Dampak Ekonomi dan Sosial dari Lonjakan PHK pada Pekerja dan Komunitas di Indonesia-Berdasarkan apa yang disampaikan dalam sebuah video di salah satu akun media sosial, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ribuan pekerja dari berbagai sektor industri, termasuk media, manufaktur, tekstil, hingga startup digital, kehilangan mata pencaharian mereka dalam waktu singkat. Fenomena ini tidak hanya memicu keresahan individu yang terdampak, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial dan ekonomi di tingkat komunitas.
Akar Permasalahan
Lonjakan PHK kali ini tidak berdiri sendiri melainkan kombinasi dari berbagai faktor. Seperti perlambatan ekonomi global, ketidakmampuan sektor padat karya dalam merespons disrupsi teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu pemicu utama, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), sekitar 23.000 pekerja mengalami PHK hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga melaporkan adanya 18.610 kasus PHK selama dua bulan pertama tahun ini. Efisiensi biaya operasional menjadi alasan dominan, di tengah menurunnya belanja dari sektor swasta dan pemerintah.
Dampak Ekonomi
PHK massal berdampak langsung terhadap konsumsi masyarakat. Saat ribuan orang kehilangan pendapatan, belanja rumah tangga otomatis menyusut. Dalam skala nasional, ini dapat memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam, terutama jika tidak diimbangi oleh stimulus dari sektor lain. Ancaman terhadap meningkatnya angka kemiskinan juga semakin nyata.
Bank Dunia melaporkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar global (US$6,85 PPP), sementara BPS menyebutkan angka 8,57% berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pengukuran angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun demikian, lonjakan PHK berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di batas garis kemiskinan nasional.
Dampak Sosial
Dampak sosial dari PHK massal tidak kalah mengkhawatirkan. Hilangnya pekerjaan berarti hilangnya jaring pengaman ekonomi bagi keluarga. Ketika ribuan kepala keluarga kehilangan pendapatan, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi sulit terpenuhi. Ini menambah tekanan psikologis, meningkatkan risiko konflik rumah tangga, dan berpotensi menumbuhkan angka kejahatan.
Keresahan masyarakat pun mengemuka. Warga menyuarakan kekhawatiran, sebagaimana yang disampaikan dalam video, bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, situasi bisa memburuk. “Kalau dibiarkan, makin bahaya. Pengangguran meningkat, kejahatan juga bisa naik,” ujar seorang warga. Kekhawatiran ini mencerminkan kerentanan sosial yang ditimbulkan oleh gelombang PHK tanpa mitigasi yang memadai.
Tantangan Pemerintah
Hingga saat ini, pemerintah baru mewacanakan pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK untuk menginventarisasi permasalahan. Namun, belum ada langkah konkret yang menunjukkan intervensi langsung terhadap percepatan penciptaan lapangan kerja baru atau perlindungan bagi pekerja terdampak.
Untuk meredam krisis yang lebih besar, pemerintah perlu segera menyiapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemberian bantuan sosial tunai, pelatihan kerja ulang (reskilling), serta pelatihan kewirausahaan dapat menjadi bantalan awal. Sementara dalam jangka panjang, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri digital dan hijau sangat penting untuk meningkatkan ketahanan tenaga kerja nasional.
Lonjakan PHK ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Jika dibiarkan, krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi individu, tetapi juga bisa meluas menjadi krisis sosial berskala nasional. Perlunya integrasi kebijakan antara perlindungan pekerja, transformasi industri, dan penguatan ekonomi lokal menjadi agenda mendesak untuk memastikan Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan global dan domestik.
Kunjungi web kami untuk informasi lebih lanjut mengenai tarining, coaching, dan motivating yang dapat membantu Anda meningkatkan soft skill. Dan konsultasikan kebutuhan Anda bersama kami.
